sharpnel_content
Indonesia Harus Antisipasi Serangan Siber 2021

News 04 Mar 2021


Indonesia Harus Antisipasi Serangan Siber 2021

Share

Lembaga Riset Siber Indonesia Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) mengeluarkan prediksi yang mengejutkan yaitu kerugian serangan siber secara global yang mencapai 84.000 triliun pada 2021.

Menurut Chairman CISSReC Pratama Persadha, Indonesia juga berpotensi mengalami kerugian besar akibat serangan siber yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Perusahaan besar sekaliber Microsoft saja pada tahun 2018 mengalami kerugian mencapai Rp 500 triliun akibat serangan siber ini. Maka Indonesia yang dinilai belum matang dari segi regulasi, UU, SDM, dan teknologinya pun perlu meningkatkan keamanan siber.

Di tahun 2018, kerugian secara global akibat serangan siber mencapai 8.100 triliun rupiah. Tahun 2021 ini, nilai kerugian tersebut diprediksi akan mencapai 8.400 triliun rupiah.

Peningkatan Digitalisasi, Potensi Serangan Siber Meningkat

Lebih lanjut, Pratama Persadha mengatakan bahwa potensi serangan siber ini akan meningkat, apalagi ketika melihat bahwa digitalisasi di Indonesia semakin meningkat.

Semakin banyak perusahaan yang Go Digital, artinya semakin besar kemungkinan serangan siber meningkat. Maka dari itu, sudah seharusnya pemerintah Indonesia menaruh perhatian lebih untuk masalah keamanan siber ini. Apalagi, pemerintah Indonesia sendiri sudah menunjukkan dukungan untuk pendigitalan bisnis melalui peta jalan Making Indonesia 4.0.

Infrastruktur Kritis Menjadi Incaran Serangan Siber

Pratama Persadha menambahkan, sepanjang 2020 kemarin serangan siber menjadi beragam. Tapi yang paling banyak dan merugikan adalah serangan ransomware ke infrastruktur kritis, industri, maupun instansi pemerintah.

Infrastruktur kritis seperti sektor kesehatan dan farmasi tentu berada dalam bahaya bila menjadi target serangan siber. Sektor kesehatan menyimpan data-data penting seperti data pasien, data riset, data pemakaian vaksin, dsb.

Menurutnya, ada pula aktor-aktor serangan siber yang didukung oleh negara lain maupun perusahaan multinasional dalam era perang data sekarang ini. Ia menambahkan bahwa negara perlu waspada terhadap serangan siber yang menyasar instansi negara dan swasta yang menghimpun banyak data masyarakat.

Sektor-sektor yang dituntut untuk melakukan digitalisasi dengan cepat, dikhawatirkan mengabaikan masalah keamanan sehingga berisiko tinggi untuk tidak mampu menahan serangan siber.

Sektor perbankan yang kini semakin banyak melakukan digitalisasi juga rawan menjadi target serangan siber. Apalagi sektor perbankan berhubungan dengan uang masyarakat dan mereka juga menghimpun data-data nasabah dalam jumlah besar.

Maka dari itu, sektor perbankan dan fintech hendaknya mengantisipasi hal ini dengan meningkatkan kualitas keamanan siber. Untuk melakukan ini, tidak bisa hanya dilakukan oleh negara saja atau swasta saja, akan tetapi kolaborasi negara dan swasta untuk meningkatkan keamanan siber di tanah air akan menjadi pondasi yang kuat.

Kehadiran negara terhadap usaha peningkatan keamanan siber bisa melalui pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan RUU Ketahanan dan Keamanan Siber (KKS).

Referensi:

Teknologi.bisnis.com

Image by Pete Linforth from Pixabay

Browse blog by tag

Back To Top