Pandemi COVID-19 memaksa banyak banyak negara untuk mempercepat transformasi digital di negaranya. Hal ini berkaitan erat dengan adanya migrasi besar-besaran masyarakat dunia dari offline ke online. Perubahan gaya hidup ini pun membutuhkan infrastruktur digital yang matang agar perekonomian negara terus berputar. Laiknya a blessing in disguise, pandemi COVID-19 adalah sebuah momentum bagi perusahaan IT untuk mengambil keuntungan.
Menyikapi kondisi ini, pemerintah pun menyiapkan program untuk genjot transformasi digital. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengungkapkan bahwa Kominfo telah menyiapkan lima program, yaitu penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Pemanfaatan TIK, Penataan Pengelolaan dan Informatika, dan Komunikasi Publik.
Melalui kelima program dengan biaya sebesar Rp22,57 triliun ini, Kominfo akan mendorong percepatan transformasi digital di Indonesia. Dengan demikian, pemerintah dan publik dapat merasakan manfaat dari digitalisasi di segala sendi kehidupan.
Program Kominfo untuk Membangun Infrastruktur Digital Indonesia
Dari kelima program ini, Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi tentu akan menjadi tantangan terbesar Kominfo. Jika ingin transformasi digital berjalan sukses, negara membutuhkan infrastruktur digital yang memadai. Salah satunya adalah akses internet yang cepat. Sayangnya, menurut data Hootsuite, rata-rata kecepatan internet Indonesia hanyalah 20,1 Mbps. Sementara itu, rata-rata kecepatan internet dunia ada di angka 73,6 Mbps. Mengingat kecepatan akses internet ini menjadi kunci utama kesuksesan transformasi digital, masalah ini tentu harus diatasi dengan segera.
Sebelumnya, Menteri Kominfo sempat menyinggung terkait alasan akses internet lelet karena masalah kondisi geografis yang didominasi gunung dan sungai. Oleh karena itu, jaringan internet sulit menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, Kominfo berencana untuk melakukan percepatan infrastruktur dengan membuka akses ke wilayah nonkomersial dan pembangunan Base Transceiver Station (BTS).
Dikutip dari teknologi.bisnis.com, saat ini sudah 70,670 dari 83,218 desa dan kelurahan di Indonesia yang sudah memiliki akses ke layanan akses 4G. Dengan demikian, ada 12,548 desa dan kelurahan yang belum mendapatkan layanan 4G. Rencananya pembangunan infrastruktur di desa dan kelurahan ini akan ditangani oleh dua jenis program.
Program BAKTI akan meng-cover pembangunan 9,113 desa 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) hingga tahun 2022 nanti. Sementara itu, pembangunan infrastruktur di desa dan kelurahan Non-3T akan ditangani oleh operator seluler.
Sumber:
Back To Top